TNI dan Tentara Timor Leste Patroli Patok Batas Wilayah secara Bersama,

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas sebagai Satgas-Pamtas RI-RDTL Yonif 743/PSY Pos Lookeu, Kabupaten Belu melakukan patroli patok bersama dengan UPF () Timor Leste, Rabu (18/4/2018).
Patroli patok bersama ini dipimpin Danpos Lookeu Letda (Inf) Adam Prawira dan turut hadir Patop Satgas Kapten Ctp Ketut Jimy.
Sedangkan dari UPF Timor Leste dipimpin Danki UPF Inspektor, Joao Batista Ferreira.
Mereka berjalan bersama-sama dengan penuh keakraban menyusuri hutan belantara untuk mengecek patok-patok batas negara.
Dari TNI ada tujuh orang dan UPF Timor Leste juga tujuh orang. Satu anggota TNI membawa bendera Merah Putih.
Saat melakukan patroli mereka jalan berbaris dalam posisi berselang antara anggota TNI dan UPF sehingga terlihat rapih dan penuh keakraban sebagai sesama prajurit penjaga wilayah perbatasan.
Tak hanya itu, sampai di patok batas mereka melakukan pengamatan secara bersama-sama untuk memastikan patok batas negara.
Di akhir patroli mereka foto bersama di patok batas.
Halaman selanjutnya 
Halaman
12
Tags 
TNI
Tentara Timor Leste
Patroli Patok Batas Wilayah
UPF Timor Leste
Baca Juga

  • Ini yang Dilakukan Personil Sagtas Pamtas terhadap Rafael Atuk

  • Ini yang Dilakukan Anggota TNI di Pantai Bitha Beach- Ende

  • TNI Cat Bangunan SMPN Lasiolat-Belu Hingga Wajah Sekolah Jadi Baru

  • Resmi Pensiun, Gatot Nurmantyo Langsung Terbang ke Eropa. Ini Tujuannya

  • Ya Ampun, Dua Rumah Warga Alas Malaka Ludes Terbakar

    Rumah Murah untuk PNS, Polri & TNI: Tanpa DP dan Bisa Dicicil 30 Tahun

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan program rumah murah murah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Polri. Program rumah murah ini tanpa uang muka (down payment), berbunga lebih rendah dari bunga komersil dan memiliki jangka waktu pembayaran cicilan yang panjang.
    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan skema pembiayaan yang dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan.
    "Akan didukung PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri agar bisa down payment nol persen dan bunga yang rendah," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4).
    Bambang memperkirakan kredit multi guna untuk program rumah murah ini akan memiliki masa cicilan hingga 30 tahun. "KPR biasanya cicilan selama 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan melewati usia pensiun," kata Bambang.
    Dia menjelaskan metode cicilannya nanti akan dipotong langsung dari pembayaran gaji tiap bulannya. Namun dia mengingatkan bahwa kredit ini bukan kewajiban, hanya sekedar opsi pembiayaan yang meringankan PNS, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah.
    "Jadi kalau tidak butuh rumah maka tidak usah, tapi kalau mereka butuh dimungkinkan, dan metode cicilannya langsung potong dari gaji," kata Bambang.
    Bambang mengatakan, setelah pembahasan skema pembiayaan rampung, maka akan segera diadakan sosialisasi. Dia mengatakan targetnya tahun ini PNS, TNI, dan Polri dapat memanfaatkan program rumah murah.
    "Kami buat tim dulu karena harus sosialisasi," ujar dia.
    Bambang mengatakan, program rumah ini tidak akan bertabrakan dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang masih dalam proses. Dia mengatakan Tapera merupakan program yang disediakan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sementara program rumah murah untuk PNS, TNI, dan Polri ini di atas level MBR.
    "Kategori penghasilan mereka di atas MBR," kata Bambang. (Baca juga: Tabungan Perumahan Rakyat Ditargetkan Mulai Efektif April 2018).
    Bambang juga menyatakan, kemungkinan program ini akan bersinergi dengan Tapera. "Apalagi Tapera juga belum mulai," ujar Bambang.
    Presiden Jokowi Senin kemarin (16/4) mengadakan rapat terbatas dan OJK, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya mencari terobosan pembiayaan rumah bagi PNS, TNI, dan kepolisian. Saat ini, masih ada 945 ribu PNS, 275 ribu TNI, dan 360 ribu Polri yang belum memiliki rumah.
    Oleh karena itu, Jokowi mendorong dibentuk pembiayaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menangani masalah ini. “Saya minta perhatikan kebutuhan rumah yang layak bagi mereka,” kata Jokowi.



Komentar

Posting Komentar