\|Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sudah menjabat selama 6 bulan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kini mereka memiliki kewenangan penuh untuk membentuk jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bisa mendukung visi dan misi mereka. Wacana perombakan pejabat pun makin santer terdengar. Sandiaga mengatakan evaluasi pejabat DKI sudah dimulai saat ini. "Ini baru mulai, jadi kami sabar saja menunggu dan tidak ada tenggat waktu untuk ini," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/4/2018). Baca juga : Sudah Enam Bulan Menjabat, Anies-Sandiaga Bisa Rombak Pejabat Sandi sebenarnya meminta semua pihak bersabar mengenai hal ini. Dia tidak ingin muncul banyak spekulasi mengenai perombakan PNS. Dia memastikan bahwa prosesnya tidak akan terburu-buru, review kinerja dilakukan berdasarkan profesionalisme dan kinerja mereka. "Kami berharap teman-teman media juga mendukung agar tercipta situasi yang lebih tidak penuh dengan kekhawatiran di kalangan birokrasi Pemprov DKI," ujar Sandiaga. Petunjuk Meski demikian, Sandiaga pernah mengungkapkan kriteria yang akan digunakan untuk merombak pejabat. Dia bilang, ingin menyesuaikan para pejabat di posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. "Kami akan sesuaikan, tentunya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan rumpunnya, sesuai dengan memang background secara teknisnya seperti apa," ujar Sandiaga. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sebelumnya juga mengaku akan mengusulkan hal yang sama. Untuk posisi SKPD yang berkaitan dengan hal teknis dan pembangunan, Taufik menilai harus diisi orang dengan latar belakang yang sesuai. "Kayak Dinas Perumahan kemarin saya tanya saja megap-megap soal DP Rp 0 di RPJMD, karena apa? Basic-nya bukan di situ," ujar Taufik.
Komentar
Posting Komentar